[metaslider id=”253″]

PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN ANAMBAS BERBASIS SUMBERDAYA KEMARITIMAN

Pada Hari Senin 16 Juli 2018 di Hotel Pangeran Pekanbaru dilakukan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Tim Universitas Riau dan termasuk dosen dari Jurusan MSP Fakultas Perikanan dan Kelautan, untuk mendiskusikan optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepuluan Riau yang berbasis Sumberdaya Kemaritiman.

Pengembangan Bidang Perikanan

  • Berdasarkan UU 33 tahun 2008 Kabupaten Anambas mempunyai luas lautan 46.029,77 km2 (98,65%).
  • Kepmen KP Nomor : 37/ KEPMEN-KP/2014 ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Taman Nasional)
  • Pengembangan budidaya yang dikembangkan adalah budidaya laut.
  • Luas kawasan budidaya yang boleh dikembangkan 1.533,23 ha (Loka KKPN Pekanbaru, 2015)
  • Potensi untuk pengembangan budidaya laut dengan Keramba jaring Apung (KJA)
  • KJA Membutuhkan benih dalam jumlah yang cukup besar
  • Prediksi tenaga kerja yang akan terserap di sektor budidaya

Pengembangan Wisata Bahari

  • Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 255 buah pulau-pulau kecil, kawasan ini memiliki potensi jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonominya, diantaranya memiliki fungsi sebagai kawasan pengembangan wisata bahari.
  • Potensi wisata bahari tersebut dapat dijual kepada wisatawan untuk dinikmati keindahannya,
  • Kegiatan wisata bahari di suatu lokasi tertentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
  • Potensi wisata yang ada tidak akan dapat diakses oleh wisatawan tanpa didukung oleh ketersediaan informasi, sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
  • Memadukan pengembangan semua potensi wisata bahari termasuk infrastrukturnya.
  • Pembangunan kepariwisataan sebagai sektor andalan untuk:
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi,
  • Peningkatan pendapatan daerah,
  • Memberdayakan perekonomian masyarakat,
  • Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha,
  • Serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.